Sudah sepantasnya kita mengoptimalkan Unclos 1982 yang merupakan peluang terbesar negara kepulauan, namun lemahnya perhatian dan keberpihakan pemerintah di laut maka beberapa kerugian yang ditimbulkannya, seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dengan alasan “ineffective occupation” atau wilayah yang diterlantarkan. Posisi strategis Indonesia setidaknya memberikan manfaat setidaknya dalam tiga aspek, yaitu; alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional (innocent passage, transit passage, dan archipelagic sea lane passage) berdasarkan ketentuan IMO; luas laut territorial yang dilaksanakan sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai dengan Unclos 1982 yang mempunyai sumberdaya kelautan demikian melimpah; dan sumber devisa yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Minimnya keberpihakan kepada sektor bahari (maritime policy) salah satunya menyebabkan masih semrawutnya penataan selat Malaka yang sejatinya menjadi sumber devisa; hal lainnya adalah pelabuhan dalam negeri belum menjadi international hub port, ZEE yang masih terlantar, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan negara tidak kunjung tuntas, serta makin maraknya praktik illegal fishing, illegal drug traficking, illegal people, dan semakin meningkatnya penyelundupan di perairan Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningakatkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan merata. Seiring dengan tujuan tersebut maka kemampuan pertahanan dan keamanan harus senantiasa ditingkatkan agar dapat melindungi dan mengamankan hasil pembangunan yang telah dicapai. Pemanfaatan potensi sumber daya nasional secara berlebihan dan tak terkendali dapat merusak atau mempercepat berkurangnya sumber daya nasional. Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan laut menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah pendekatan bahari merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut. Beberapa fungsi laut yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berbasis bahari adalah; laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumberdaya, media pertahanan dan keamanan sebagai negara kepulauan serta media untuk membangun pengaruh ke seluruh dunia…

JAYA DI LAUT..SEJAHTERA DI DARAT

Dr. Y. Paonganan, M.Sc
Direktur Executive
Indonesia Maritime Institute

Tulisan ini hanya sebagai bahan untuk memberikan kesan memang Indomatritimnomics merupakan bagian dari ekonomi NKRI. Dan apa yang ada dilaut dapat dikembangkan serta dapat menunjang dalam usaha menaikkan tingkat kehidupan rakyat. Terutama rakyat penduduk pulau-pulau terpecil yang tersebar diseluruh Nusantara, dari Sabang sampai ke Merauke.

1. Pembangunan Pangkalan TNI AL dan TNI AU di pulau-pulau kecil.

Pembangunan Pangkalan TNI AL dan TNI AU di pulau-pulau kecil adalah dalam rangka membangun ketahanan Nasional. Serta pengamanan Lautan Nusantara dari kapal-kapal berbendera Asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di lautan Nusantara. Pembangunan Pangkalan TNI AL dan TNI AU di pulau-pulau kecil, juga akan menjadi tonggak utama dalam perkembangan ekonomi setempat, dan pendidikan penduduk setempat.

Dipulau-pulau kecil dimana ada Pangkalan TNI AL dan TNI AU, rakyat setempat dapat diikutssertakan dalam usaha “perawatan” pangkalan-pangkalan itu. Penduduk setempat diberikan pendidikan dalam usaha bercocok tanaman. Tentunya dengan bimbingan dari para Insinyur Pertanian. Insinyur Pertanian ini di-”wamil”-kan untuk masa waktu tertentu dan ditempatkan untuk bertugas di Pangkalan-pangkalan ini.

Penduduk diberikan pendidikan dalam menanam sayur mayur, buah-buahan dan juga pembuatan pupuk kompos. Hasil dari bercocok tanaman ini dijual ke Pangkalan AL dan AU. Juga kepada kapal-kapal patroli TNI AL yang berpatroli didaerah itu dimana pelabuhan di pulau itu merupakan Induk Pelabuhan kapal-kapal tersebut.

Penduduk setempat diberikan juga pendidikan dalam penanaman pohon jarak. Biji jarak dijual ke Koperasi untuk diolah menjadi minyak jarak. Dan minyak jarak ini dijual ke Pangkalan Al dan AU sebagai campuran untuk minyak diesel. Juga minyak jarak ini dipakai untuk campuran minyak diesel kapal-kapal patroli TNI AL. Minyak jarak dipakai oleh TNI AU untuk campuran minyak diesel pembangkit tenaga listrik darurat dan juga sebagai bbm truck-truck dan kendaraan bermesin diesel lainnya.

Minyak jarak dijual ke PLN sebagai campuran minyak diesel untuk menjalankan mesin diesel penggerak Gnenerator Listrik. Dengan tersedianya aliran listrik ini, akan timbul usaha-usaha baru. Pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Juga Pemerintah memberikan izin untuk pembuatan garam secara modern dengan peralatan-peralatan modern. Garam yang dihasilkan dibeli oleh Koperasi untuk pembuatan ikan asin. Dengan demikian para nelayan dapat menangkapn ikan sebanyaknya dan ikan itu diproses lebih lanjut untuk dijadikan ikan asin. Ikan asin sebagai bahan untuk dijula ke Pangkalan, Kapal-kapal TNI AL serta penduduk dipulau itu atau dipulau lainnya.

Juga dijajagi penanaman Pohon Sagu diMauluku ala Perkebunan Karet/Kelapa Sawit di Sumatara dalam skala yang kecil. Juga dijajagi kemungkinannya untuk menanam padi curah hujan.

Dikarenakan sudah ada listrik, kemungkinan besar usaha penyulingan air laut menjadi air minum dapat dilaksanakan. Air minum dijual ke Pangkalan AL dan AU serta kapal-kapal patroli AL. Tentunya juga penduduk dengan harga yang cukup murah.

2. Menanggulangi “Global Warming”

Professor Stephen Salter,engineer at The University of Edinburg, UK dan Prof John Latahm, atmospheric phycisist at University of Manchester & NCAR, Colorado, USA., telah mengadakan penyelidikan dalam menanggulangi “Global Warming”.
Mereka mendapat kesimpulan bahwa untuk mengurangi suhu udara karena “Green House effect” ini, perlu diusahakan agar sinar matahari yang menerangi bumi untuk dikurangi, dengan demikian dapat menghasilkan usaha dalam mencegah kenaikan suhu udara dikarenakan oleh CO2. Sperti diketahui bahwa CO2 ini dihasilkan dari pembakaran fossil fuel.

Pengurangan sinar matahari itu ialah dengan memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Pemantulan sinar matahari ini dapat dilakukan dengan membuat awan buatan dari jenis “marine startocumuli” dengan ketinggian sekitar 400 feet diatas muka bumi.
Pembuatan awan buatan ini ialah dengan menyemprotkan “embun-embun air laut” dengan ukuran seper-sepuluhribu centimeter ke angkasa. Jumlah yang diperlukan adalah 50 cuft per detik. Kalau saja 1/4 dari permukaan laut diduniaini berawan awan buatan ini, sudah cukup untuk menahan kenaikan temperature.

Untuk percobaan ini, Prof Salter itu telah membangun kapal Trimaran dan dipasang dikapal itu dua “menara rotor”.
Menara dimana didalamnya dipasang rotor-rotor yang diputarkan dengan listrik. Kapal Trimaran ini, berlayar dengan kecepatan 6 knots dengan putaran rotor-rotornya sekitar 300 RPM. Membuktikan bahwa tenaga penggerak angin bekerja seperti yang diharapkan.
Tenaga penggerak angin dengan memakai menara rotor-rotor ini bukan barang baru. Pada tahun 1922 Anton Flettner, seorang ahli pesawat udara Jerman, membangun kapal dilengkapi dengan tiga menara rotor ini dan berlayar dari Eropa ke Amerika. Namun usaha ini tidak diteruskan karena kecepatannya yang terbatas. Kapal-kapal dengan tenaga penggerak mesin uap dan berikutnya dengan mesin diesel mempunyai kecepatan yang menguntungkan perusahaan pelayaran dalam penyebarangan Pelayaran Samudra.

Cara bekerja “menara rotor” ini sebagai pengganti “layar” ialah sebagai berikut:
Haluan kapal mengarah ke Timur.
Angin bertiup dari Selatan.
Didepan menara, angin yang bertiup searah dengan putaran rotor (counter clockwise), mengakibatkan tekanan udara yang rendah. Dibelakang menara, arah angin bertentangan dengan putaran rotor, kecepatan angin diperlambat mengakibatkan tekanan udara yang lebih besar daripada tekanan udara yang didepan menara. Perbedaan tekanan ini mendorong kapal maju.

Dalam usaha menanggulangi “Global Warming ” ini, kedua professor itu memperhitungakn apabila dibangun kapal dengan tiga menara rotor, serta dari tengah-tengah menara itu disemprotkan “embun-embun air laut” ke angkasa. Diperkirakan dengan jumlah 1500 kapal tanpa anak buah ini (remote control) berlayar mundar mandir di Samudara-samudra dan lautan-lautan diseluruh dunia. memadai untuk menurunkan temperatur akibat dari “Green House Effects” ini. Kapal-kapal itu dokontrol dengan satelit, bila terjadi hal-hal yany tidak diharapkan ( dengan pennyemprotan “embun-embun air laut ” ke angkasa), dapat dengan segera penyemprotan dihentikan dan dalam beberapa hari akan kembali ke keadaan normal.

Tenaga listrik untuk keperluan penyemprotan ini, dihasilkan dari turbine yang dipasang dibawah permukaan laut diburitan.. Turbin berputar karena arus laut akibat dari kapal itu bergerak maju.

Apa hubungannya kapal manar rotor yang menyemprotkan embun-embun air laut ke angkasa dengan Indomaritimnomics??

Melihat jumlah kapal menara rotor itu yang diperlukan untuk usaha ini (1500 kapal), apakah kiranya kita dapat menawarkan seratus atau duaratus pulau-pulau terpencil untuk dibangun menara penyemprot embun-embun air laut itu ke angkasa ?
Pulau sepanjang pantai Barat Sumatra, Pulau Sabang di Utara, Pulau Natuna di Laut Cina Selatan, Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta, Pulau Karimun Jawa di laut Jawa, terus ketimur, Maluku Utara , Maluku Selatan, Nusatenggara.

Global Warming sudah merupakan persoalan se dunia. Walaupun asal-usulnya adalah tidak lain dari ulah Negara-negara Industri dengan pemakaian fossilfuel dipabrik-pabrik maupun dikendaraan-kendaraan. Biarlah mereka yang membangun menara-menara itu, kita menyediakan pulaunya. Tentunya diusahakan jangan pulau-pulau yang tak perpenduduk sama sekali. Diusahakan pulau yang berpenduduk, dimana penduduk setempat dapat memetik keuntungan dengan adanya menara-menara itu. Mulai dari pembangunannya, pemeliharaannya serta pengadaan tenaga listriknya apakah tenaga angin atau tenaga listrik dari pasang surut atau arus laut. Diamana semua ini datangnya dari dana internasional.. Sama seperti pembangunan Pangkalan AL dan AU, akan berakibat menaikan taraf kehidupan penduduk setempat. Dalam hal pulau dengan menara-menara itu, tidak merupakan beban besar bagi Pemerinatah R.I. dalam perongkosannya. Cukup menyediakan tanah dan air laut!!

Kemudian dipulau-pulau tersebut karena didanai oleh dana internasional, kita dapat meminta PBB untuk ikut mengulurkan tangan membantu dalan segi pendidikan, kesehatan, mengundang WHO, Unesco,UNDP dllnya.. Pendidikan melaui TV Satelit, terutama pengetahuan kejuruan. Pertanian, teknik mesin-mesin diesel ( mesin kapal dan mesin generator PLN), perikanan dan pertanian..
Serta ahli pemeliharaan menara-menara penyemprotan air laut ke angkasa.

Disini dapat kita lihat bahawa Indomaritimnomics tidak saja bidang Pelayaran, Kepelabuhanan dan Perikanan Laut, ternyata jauh lebih luas lagi. Pantaslah kalau NKRI ini disebut Negara Maritim.

Singgih Nata

Pengantar: Tulisan dari Fadjroel Rachman ini merupakan posting ulang (re-post) dari posting beliau di Politikana. Saya anggap posting ini sangat relevan saat ini (menjelang PilPres) dengan Indonesia Maritime Club karena memang sejauh ini belum ada Calon Presiden yang mengungkapkan visi mereka mengenai Negara Maritim. Mudah-mudahan negara kita dapat mempunyai pemimpin yang menyadari hal ini.. 

Dicari: Capres Bervisi Negara Maritim

Oleh: M Fadjroel Rachman
Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres/cawapres) akhirnya mendaftar di KPU, Sabtu (16/5/2009), dan akan bertarung pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 nanti, yaitu Jusuf Kalla (JK)-Wiranto, Megawati-Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Dari semua acara pendeklarasian pasangan capres/cawapres, JK-Wiranto di Tugu Proklamasi, SBY-Boediono di Sabuga Bandung (15/5/2009), dan Megawati-Prabowo di Rumah Perjuangan Jakarta (15/5) maupun selama masa kampanye Pemilu Legislatif 9 April 2009 tak pernah terdengar ada caleg dan pasangan capres/cawapres yang melambungkan visi masa depan Indonesia: negara maritim, sebuah visi yang hilang.

Seharusnya Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Pertemuan Negara-Negara Terumbu Karang Dunia di Manado, Sulawesi Utara (13-15 Mei),yang diikuti 76 negara dan 11 badan internasional itu langsung memberi inspirasi kepada pasangan capres/cawapres bahwa Indonesia “ditakdirkan” sebagai negara maritim dan manusia maritim.

Sebuah visi yang akan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun Pemerintah Indonesia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, juga keamanan dan pertahanan. Dalam level lokal, nasional,dan global.

Tentu saja visi ini terkait langsung dengan kondisi geografis Indonesia di mana 75% wilayahnya berupa lautan atau 5,8 juta kilometer persegi, sedangkan daratannya sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Tentu visi besar tentang negara maritim dan manusia maritim akan terwujud bila ada kekuatan politik besar yang mendorongnya, khususnya pemimpin nasional.

Sebab, “Roda sejarah tidak bergerak maju mengikuti pola garis lurus; tetapi, apabila didorong oleh para pemimpin yang berketetapan hati dan terampil, roda sejarah pasti bergerak maju,” (Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, 1995). Di sinilah kita bertanya, pasangan capres/cawapres manakah yang bersedia mengusung visi masa depan Indonesia ini?

WOC dan Maluku

Dari WOC kita dapat belajar bahwa selain kesejahteraan rakyat dapat dipetik dari laut, juga terlihat demikian banyak rencana serta program kelautan dibuat, tetapi hasilnya secara nasional belum signifikan karena kita lupa visi masa depan kita adalah negara maritim.

Kesadaran kuat para pemimpin nasional terhadap visi negara maritim semestinya semakin tajam, terutama karena “dapat dijual” kepada masyarakat pemilih 171 juta lebih dari DPT KPU yang bermasalah.

Secara khusus misalnya terhadap tujuh provinsi kepulauan (Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Maluku), sangat sadar visi negara maritim adalah masa depan mereka, sebab kondisi geografis Maluku, sebagai salah satu contoh, luas lautnya 92,3% dan daratan hanya 7,7%.

Misalnya ada sejumlah gagasan pengembangan ekonomi maritim yang dicanangkan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, yaitu (1) membangun ekonomi maritim yang potensial, yakni transportasi dan perhubungan laut, pelabuhan dan industri perkapalan, perikanan tangkap dan budi daya, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral di laut; (2) Membangun sumber daya maritim yang andal, berwawasan dan memiliki nilai-nilai budaya bahari yang terbuka (inklusif), egaliter (demokrasi), dinamis, kosmopolitan (tak terbatas pada egoisme teritorial yang sempit), serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) membuat tata ruang maritim yang jelas dan akurat untuk memudahkan pengelolaan dan terciptanya kekuatan ekonomi maritim; serta (4) membangun sistem hukum maritim yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata di laut.

Regenerasi Demokrasi

Visi besar tentang Indonesia sebagai negara maritim tidak akan berkembang secara konstruktif, produktif, dan inovatif apabila hanya berhenti pada satu generasi kepemimpinan. Tiga puluh dua tahun di bawah rezim otoriter Soeharto-Orde Baru (Orba) berbuah hancurnya nilai, peraturan, praktik, lembaga, dan kepemimpinan demokratis yang berkaitan langsung dengan visi negara maritim dan manusia maritim.

Tantangan sesudah rezim otoriter itu runtuh 11 tahun lalu (21 Mei 1998) adalah keharusan untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan menciptakan kepemimpinan politik demokrasi di dalam ruang transisi demokrasi. Sayangnya, kelambanan bahkan kegagalan konsolidasi demokrasi dan kepemimpinan politik demokratis baru merupakan problem kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia hari ini.

Demokratisasi terhadap lima arena utama konsolidasi demokrasi modern (civil society, political society, economic society, rule of law, state apparatus) merupakan keniscayaan. Jaminan keberlanjutannya datang dari kepemimpinan politik demokrasi baru, yang meyakini demokrasi partisipatif di mana “people have a right and capacity to participate directly in the affairs of state”.

Nilai-nilai demokratis dan partisipatif itu disadari muncul sebagai kehidupan sosial budaya manusia maritim, yaitu terbuka, egaliter, demokratis, mengakui realitas multikultural atau pluralisme yang memperkuat moral dan etika masyarakat. Tentu saja nilai-nilai demokratis manusia maritim ini juga berakar dalam agama, kepercayaan, dan budaya yang selama Orba dibekukan bahkan dimusuhi.

Padahal nilai-nilai budaya maritim yang tumbuh di masyarakat seperti Maluku merupakan persemaian demokrasi yang mendorong praktik keadilan, perdamaian, dan solidaritas sosial. Contoh terbaik di Maluku adalah siwalima, pela gandong, dan filosofi sagu sebagai kearifan lokal sehingga kalau direvitalisasi dapat berfungsi sebagai perekat hubungan antargolongan, juga sebagai semangat mengisi pembangunan dalam masa sulit sekalipun.

Negara Kesejahteraan Berbasis Maritim

Negara kesejahteraan menjamin dan mempraktikkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara maksimal dan optimal seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: “… membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia… untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Berarti hal itu mengakui pula perjanjian internasional PBB tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966), yaitu,”…cita-cita manusia merdeka yang bebas dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai bila tersedia kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya.”

Tentu tak ada demokrasi bila mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan, dalam ketakutan kematian karena penyakit dan kelaparan. Negeri kita masih dihantui kemiskinan. Menurut BPS (1 Juli 2008) ada 35 juta penduduk Indonesia yang sangat miskin (extreme poor) atau 15,2 % dari populasi dengan ukuran garis kemiskinan USD1/hari.

Masa depan visi Indonesia sebagai negara maritim dan manusia maritim bukan hanya tergantung pada semua gagasan dan kebijakan generasi kepemimpinan hari ini, tetapi juga pada kemampuan kita mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkannya secara produktif dan inovatif.

Namun ketegasan para pemimpin nasional menjadi prasyarat untuk menjemput keharusan sejarah tersebut. Karena itu sebagai manusia maritim bukankah kita akan memilih pasangan capres/ cawapres yang tegas mengatakan visi masa depan Indonesia adalah negara maritim?(*)

Perahu layar sandeq khas masyarakat Mandar dari Sulawesi Selatan kembali berkesempatan untuk unjug gigi.  Kali ini perahu tersebut akan digunakan oleh Prof. Yosiharu SENKO, kelahiran Tokyo 20 Januari 1949, untuk berlayar mulai 14 April 2009 berangkat dari Desa Karama, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Indonesia dan berakhir di Naha City, Okinawa, Jepang pada tanggal 20 Juli 2009 yang bertepatan dengan Hari Laut di Jepang.

Pelayaran ini merupakan pelayaran antropologi budaya yang bertajuk “The Black Current Route Towards Japanese Archipelago by the Early Humankind Dispersion (Penyebaran awal manusia melalui rute arus hitam menuju kepulauan Jepang)” yang merupakan napak tilas penyebaran manusia purba dari Paparan Sunda menuju Kepulauan Jepang kira-kira 3.000 s.d. 10.000 tahun silam.

Pelayaran ini juga diikuti oleh 10 orang termasuk Dr.Aziz Salam, alumni Teknik Perkapalan Unhas (1998) dan alumni doktor Ehime University Jepang dan kini dosen Jurusan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo akan meneliti perahu nelayan yang terbuat dari kayu pada rute yang dilalui ditambah 2 orang kamerawan dan 2 orang koordinator.  Ada 3 perahu yang terlibat, yaitu Jomon, Pakur dan satu perahu lainnya.

Kabar di atas bersumber dari :

http://www.unhas.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=1

Mudah-mudahan petualangann Prof. Sekino-San ini dapat menginspirasi pegiat-pegiat bahari Indonesia untuk lebih menghargai warisan budaya dan sejarah maritim bangsa untuk lebih membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim sejati.

Saya sendiri baru mulai belajar mengoperasikan perahu layar (dinghy sailing) di akhir tahun 2008 kemarin di sekolah layar “Longtude 106 East (www.longitude106.com) di Jakarta dan sedang berusaha menjadikan kegiatan layar ini agar menjadi hobi saya ditengah kesibukan sehari-hari ini.

Pelayaran penelitian oseanografi dan biologi di Selat Sunda ini diikuti oleh 40 dosen peneliti dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.  Pelayaran ini menggunakan dua kapal riset milik LIPI, Baruna Jaya VII dan VIII dan pelepasan pelayaran dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Muara Baru Dermaga Barat, Jakarta Utara hari Kamis (27/11).

Saya coba cari informasi lebih lanjut di www.lipi.go.id maupun www.dikti.org tapi belum ketemu.   Sebenarnya ini adalah kegiatan yang sangat penting dan strategis. Saya mendapat beberapa berita tentang pelayaran ini di media Kompas (cetak dan online).

Jika teman-teman di IMC bisa punya link ke berita yang lebih lengkap mengenai pelayaran ini maka akan sangat bagus.