Karena ketiadaan hub port, 3 juta twenty-foot equivalent unit (TEU) kargo petikemas mengalir keluar dari Indonesia setiap tahunnya, dan hampir sebagian besar singgah sebentar atau transshipment di Port of Singapore untuk selanjutnya didistribusikan ke tujuan akhirnya di berbagai belahan dunia. Jika kita asumsikan pelabuhan negeri singa itu mendapat 150 dollar AS per TEU, maka kita akan kehilangan devisa 450 juta dollar AS per tahun. Memiliki hub port berarti Indonesia bisa menutup kehilangan devisa yang tidak sedikit itu dan, di samping itu, tentu akan mendapat berbagai keuntungan lainnya. Ini berarti kebutuhan akan hub port merupakan kebutuhan yang sangat strategis bagi kita.

Ada kisah menarik di balik dibukanya Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) oleh pemerintah Malaysia yang menggambarkan betapa strategisnya sebuah hub port bagi satu negara. PTP dibangun ketika Malaysia dipimpin oleh Mahathir Mohamad alias Dr. M. Terletak persis di seberang Singapura, tepatnya di Johor Baru, pelabuhan ini sebetulnya tidak terlalu berhubungan dengan ekonomi domestik Malaysia. Ia jauh dari kota besar atau kawasan industri besar karena letaknya yang di ujung selatan Malaysia. Ini berarti hanya akan ada sedikit barang Malaysia yang bisa keluar dari pelabuhan itu, dan juga terlalu kecil barang yang akan diimpor lewat pelabuhan itu.

Namun, Dr. M tetap membangunnya. Dioperasikan pertama kali pada 1999 dan secara resmi diluncurkannya pada 2000, kini Pelabuhan Tanjung Pelepas merupakan salah satu pelabuhan penting di kawasan Asia dengan throughput tahunan mencapai 5 juta TEU. Tiga puluh persen saham PTP dipegang oleh Maerks dan Evergreen, dua raksasa pelayaran dunia, dan menjadikan pelabuhan itu sebagai homebase-nya.

Political will presiden

Bukan hendak menafikan dinamika yang terjadi di kalangan pemangku kepentingan kepelabuhanan mengenai hub port di Indonesia, semua wacana yang ada tidak akan berarti apa-apa jika presiden tidak memiliki political will untuk membangun hub port di Tanah Air. Hub port adalah kebutuhan yang amat sangat strategis, ia bukan “makanan”nya Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, apalagi direksi Pelindo atau Otoritas Pelabuhan yang akan dibentuk itu.

Political will presiden dibutuhkan untuk membereskan berbagai kendala non-teknis yang selama ini ada yang menyebabkan Indonesia hingga saat ini belum memiliki hub port. Kendala non-teknis inilah yang sering disebut berbagai kalangan sebagai biang kerok ketiadaan hub port di Indonesia hingga saat ini. Jika kendala non-teknis ini bisa diselesaikan jauh hari sebelumnya, mungkin kita sudah lama memiliki hub port. Selain itu, political will presiden sangat diharapkan karena pembangunan hub port akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, baik berupa dana, personil dan lainnya.

Berkaca pada kisah Malaysia membangun Pelabuhan Tanjung Pelepas, political will presiden juga diharapkan dalam penetapan lokasi hub port akan dibangun dan seberapa banyak hub port akan dibangun di Indonesia. Presiden bisa saja mengikuti saran dari berbagai kalangan yang sudah dikemukan selama ini, misalnya, di Jakarta atau Sabang. Atau, presiden bisa menetapkan lokasi yang sama sekali baru, di luar wacana yang ada selama ini sejauh ia memiliki visi akan pentingnya pembangunan hub port di Indonesia.

Namun, sebelum presiden memutuskan political will-nya ada baiknya para pemangku kepentingan kepelabuhanan di Indonesia bertemu untuk membentuk tim persiapan pembangunan hub port. Mudah-mudahan tim ini bisa diapresiasi oleh presiden dengan menjadikannya lembaga resmi, dalam arti di-Keppres-kan. Kalau ini yang terjadi, tim ini harus memiliki kewenangan yang luas dalam beraktivitas.

Jika pilihan pertama tidak bisa dijalankan, pemangku kepentingan dapat mendesak presiden untuk menunjuk satu orang yang ahli di bidang kepelabuhanan, bukan keahlian administratif-birokratis, untuk menjabat pos yang sengaja ia bentuk untuk mewujudkan hub port di Indonesia.

Tim persiapan atau staf khusus bertugas untuk membantu presiden dalam mewujudkan hub port Indonesia. Mereka memberikan masukan untuk presiden seputar rencana tersebut dan berbagai kegiatan lainnya. Mengingat pembangunan hub port akan membutuhkan berbagai sumberdaya dalm jumlah yang sangat besar, dan karenanya akan memakan banyak waktu hingga terwujudnya hub port, tugas mereka tidak mesti berakhir dengan berakhirnya masa tugas presiden.

Untuk itu ada baiknya kalangan pemangku kepentingan kepelabuhanan juga mengajak DPR untuk bersama-sama mendukung upaya Indonesia membangun hub port dengan menerbitkan aturan perundang-undangan khusus untuk itu. Semoga.

Penulis adalah direktur The Indonesia Maritime Institute (Namarin), Jakarta

Menjelang penyelenggaraan konferensi PBB ke-13 tentang Perubahan Iklim di Bali bulan Desember 2007, di kalangan pejabat Departemen Kelautan & Perikanan muncul tentang gagasan untuk menyelenggarakan ‘World Ocean Conference’. Gagasan tersebut muncul karena dalam kebijakan internasional tentang stabilisasi iklim global, masalah kelautan tidak mendapat cukup perhatian. Ini memang aneh karena 70% permukaan bumi terdiri dari perairan laut. Wacana perubahan iklim memang menyinggung tentang naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu laut, matinya terumbu karang, dan pola migrasi ikan yang berubah. Namun tinjauan tentang laut dalam keseluruhan pemikiran tentang perubahan iklim nyaris tidak ada. Stabilisasi iklim seakan-akan hanya diandalkan pada peran hutan dalam penyerapan karbon. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayah nasionalnya terdiri laut tentu berkepentingan terhadap peningkatan perhatian tentang laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim, dan ingin mengangkat isu itu ke tingkat global.

Pada saat yang sama Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundayang juga sedang berpikir bagaimana mengangkat nama Sulawesi Utara sebagai daerah dengan sumber daya kelautan yang demikian kaya. Taman Nasional Laut Bunaken sudah agak terkenal. Namun Gubernur punya angan-angan agar Sulawesi Utara bisa menjadi daerah tujuan wisata utama. Wajar bahwa seorang pemuka daerah menginginkan hal itu.

Semua perbincangan di atas lantas mencetuskan gagasan penyelenggaraan ‘World Ocean Conference’ di Manado tanggal 11 – 15 Mei 2009. Presiden mendukung dan pemerintah segera melakukan penjajagan ke negara-negara sahabat dan badan-badan internasional. Ternyata penjajagan itu berhasil dan dunia langsung tergugah untuk mendukung. Naskah Deklarasi Manado tentang Laut (Manado Ocean Declaration) segera disebarkan untuk disempurnakan oleh mereka yang berminat hadir. Pemprov Sulut mendapat banyak manfaat dari penyelenggaraan konferensi ini, dengan dibangunnya jalur-jalur protokol, hotel-hotel internasional dan manfaat jangka panjang lainnya karena Sulawesi Utara bisa menjadi daerah tujuan wisata bahari, pusat penelitian kelautan dan pusat kegiatan internasional selain Bali dan Jakarta.

Jumlah delegasi yang hadir terdiri dari kurang lebih 80 negara dan badan-badan internasional dengan total sebanyak 3000 orang, dan sepakat tentang deklarasi Manado. Isinya adalah tentang perlunya Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen Desember 2009 mengagendakan masalah laut, perlunya ada Badan PBB yang menangani masalah lingkungan laut secara tetap. Pihak Indonesia tentunya perlu merumuskan kegiatan diplomatik internasional untuk berperan secara aktif dan bermakna dalam isu-isu kelautan terkait perubahan iklim. Deklarasi Manado memang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat karena dirumuskan di luar mekanisme PBB. Namun dengan iktiar yang kuat suatu waktu laut akan menjadi bagian dari kebijakan internasional di bidang stabilisasi iklim.

Disamping penyelenggaraan ‘World Ocean Conference’ pada saat yang sama digelar pula ‘Coral Reef Triangle Initiative’ (CTI). CTI adalah rencana bersama dari 6 negara di kawasan Pasifik yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, untuk merumuskan program dan langkah penyelamatan terumbu karang serta mengkaitkannya dengan pensejahteraan masyarakat pesisir. CTI didukung oleh dua negara partners, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Kawasan CTI dianggap perlu menganut pengelolaan terpadu dan bersama karena kawasan terumbu karangnya terluas dan terkaya di dunia serta mempunyai sifat biologis yang sama, dan ancaman yang sama juga seperti perusakan, penangkapan ikan yang berlebihan dan penyalahgunaan terumbu karang. CTI merupakan cita-cita dari banyak organisasi internasional non pemerintah dan juga para aktivis lingkungan di 6 negara di atas. Indonesia memperlihatkan kepedulian dan kepemimpinannya dengan menampung cita-cita itu dan memberikan komitmen untuk menyatukan tekad 6 negara diatas. Para Kepala Negara dan Pemerintahan dari 6 negara kawasan CTI hadir dan membubuhkan tanda-tangannya dalam piagam kerjasama CTI.

Sebagai kesimpulan, ‘World Ocean Conference’ dan ‘Coral Reef Triangle Initiative’ memperlihatkan peran Indonesia di bidang kelautan yang menonjol, kedua kalinya sejak Indonesia mencetuskan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang merupakan pemicu dari konsep negara kepulauan, serta merubah hukum laut internasional sehingga mengakui perairan Indonesia sebagai wilayah nasional.

Di samping kegiatan internasional di atas para Gubernur dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kelautan Perikanan menandatangani Piagam kerjasama Pengelolaan Teluk Tomini Terpadu. Jika berhasil, maka pengelolaan teluk ini juga merupakan realisasi cita-cita para aktivis dan ilmuwan di bidang kelautan yang telah melakukan rintisan sebelumnya.

Oleh Sarwono Kusumaatmadja